Prosedur dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di DPKA Kota Padang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui prosedurpenghapusan aset daerah apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17Tahun 2007 dan bagaimana penerapan akutansinya. Informasi dalam pelaksanaanprosedur penghapusan aset daerah yang baik dan sistematis sangat penting bagiproses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasilpemeriksaan BPK atas LKPD Kota Padang selalu mendapatkan opini wajardengan pengecualian, salah satunya tentang penghapusan aset. Banyak aset yangmasih dikuasai oleh pihak lain seperti pejabat yang sudah pensiun, sehingga harusdilakukan penghapusan agar dapat memunculkan nilai aset yang sebenarnya dineraca dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara,dan analisis dokumen. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsungterhadap pegawai yang sedang bekerja, wawancara dilakukan dengan caramewawancarai pegawai yang menangani penghapusan barang milik daerah, dananalisis dokumen dengan cara menganalisis data yang berhubungan denganpenghapusan barang milik daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPKA) Kota Padang.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penghapusan barang milikdaerah Kota Padang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian,dalam pelaksanaannya belum optimal karena penatausahaan aset daerah yangtidak tertib, sehingga proses penghapusan aset daerah juga tidak berjalan optimal.Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM),tidak berjalannya fungsi kontrol/pengawasan, dan kurangnya koordinasi antaraelemen-elemen terkait.