Kesiapsiagaan Warga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dalam Menghadapi Potensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Zona Merah Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan warga sekolah di SMA Negeri yang berada di zona merah Kota Padang terhadap potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Parameter kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami, yaitu pengetahuan dan sikap terkait bencana gempa bumi dan tsunami, tanggap darurat bencana, sistem peringatan dini, kebijakan dan panduan, serta mobilitas sumber daya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantilatif. Populasi dalam penelitian ini adalah warga sekolah di SMA Negeri yang berada di zona merah Kota Padang yang berjumlah 4.305 orang. Sampel penelitian ditetapkan dengan total sampling berjumlah lima sekolah. Pengambilan sampel responden menggunakan rumus Suharsimi Arikunto sehingga berjumlah 439 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis data statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan terkait pengetahuan dan sikap terhadap bencana gempa bumi dan tsunami pada kategori sangat siap terdapat pada warga sekolah di SMA Negeri 1, sedangkan warga sekolah di SMA Negeri 2, 7, 8, dan 11 tergolong siap. Tingkat kesiapsiagaan terkait tanggap darurat bencana pada kategori sangat siap terdapat pada warga sekolah di SMA Negeri 2, sedangkan SMA N 1, 7, dan 11 tergolong siap, dan SMA N 8 tergolong hampir siap. Tingkat kesiapsiagaan terkait sistem peringatan dini tsunami pada kategori siap terdapat pada warga sekolah di SMA Negeri 1, 2, 7, dan 11, sedangkan warga sekolah di SMA Negeri 8 berada pada kategori hampir siap. Kesiapsiagaan warga sekolah di SMA Negeri yang berada di zona merah tsunami terkait kebijakan dan panduan terhadap bencana sudah tersedianya akses untuk informasi kebencanaan yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Kesiapsiagaan warga sekolah di SMA Negeri yang berada di zona merah tsunami terkait mobilitas sumber daya, tidak tersedianya tim yang bertugas secara khusus dan peraturan serta prosedur yang digunakan adalah peraturan yang didapat dari BNPB. Adanya keterlibatan sekolah dalam jaringan kesiapsiagaan, serta adanya warga sekolah yang mengikuti sosialisasi kebencanaan walaupun tidak secara keseluruhan.