Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah dikeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Studi Kabupaten dan Kota se-Sumatera.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta kemampuan keuangankabupaten/kota se- Sumatera sebelum dan sesudah dikeluarkan PermendagriNo. 13 tahun 2006, terutama berdasarkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD),studi ini dibatasi pada sisi pendapatan dan berfokus pada PAD Kabupaten danKota di Sumatera.Parameter yang digunakan adalah Perhitungan dan Analisis kinerja PADmelalui ukuran Share dan Growth Pemetaan dan Analisis Kemampuan KeuanganDaerah dengan Metode Kuadran dan Jenis penelitian ini digolongkan sebagaipenelitian yang bersifat Deskriptif komparatif. Populasi dalam penelitian iniadalah Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera sedangkan sampel dalampenelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang tidak melakukan pemekaran danbukan daerah pemekaran selama priode penelitian (2001-2011). Penelitian inimenggunakan teknik pengambilan sampel secara Purposive Sampling. Datadigunakan adalah data Sekunder yang bersifat kuantitas dengan waktupengumpulan digolongkan pada time series cross section. Sumber data adalahDepartemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral PerimbanganKeuangan Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, teknik analisisyang digunakan adalah metode kuadran.Temuan penelitian menunjukkan hasil pemetaan sebelum dan sesudahPermendagri No. 13 tahun 2006 bahwa terdapat penurunan jumlah daerah padakuadran I dan II sedangkan untuk kuadran III tidak terjadi perubahan namun padakuadran IV terjadi peningkatan jumlah daerah bila dibandingkan antara sebelum dansesudah Permendagri No. 13 tahun 2006.Saran dalam penelitian ini adalah: Bagi daerah yang berada di kuadran IIdan III atau IKK sedang, perlu mendapat dorongan agar PAD-nya tumbuh,disertai Belanja Daerah yang rasional sesuai kemampuan riil yang dimiliki daerah.Bagi daerah yang berada di kuadran IVatau IKK rendah, tampaknya perlu adaupaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai aspek seperti:(1) peningkatan kualitas SDM; (2) penyiapan sarana/prasarana dasar danpendukung; (3) peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomis,efisiensi, dan netralitas; (4) revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasukdesentralisasi kewenangan perijinan investasi; (5) kebijakan pemberian fasilitasinsentif kepada investor yang lebih menarik, dan; (6) optimalisasi potensiperekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.