Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala – Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Penelitian ini melihat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang dalam penyusunan Laporan Keuangan. Perumusan Masalahnya adalah (1) Sejauh mana Pemko Padang mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dan (2) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kota Padang.(2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas – dinas yang ada di Kota Padang dan Bendahara Umum Daerah dengan metode pengambilan sampel Random Sampling dan sampel yang diambil sebanyak 7 Dinas dan Satu Bendahara Umum Daerah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan wawancara kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah serta data sekunder berupa Laporan Keuangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP dengan banyaknya Dinas yang belum selesai dalam menyusun Laporan Keuangan (2) Adanya kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang yaitu sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi, kurangnya pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Padang. Dari Penelitian ini penulis sarankan kepada Pemko Padang agar memberikan rentang waktu antara sosialisasi dengan penerapan, melakukan pelatihan – pelatihan lebih banyak lagi mengenai penerapan SAP dengan perwakilan tiap dinas lebih dari satu orang dan memberikan beasiswa pendidikan sesuai dengan jurusan tempat ia bekerja.