Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Daerah pada Dinas Pengelolaan keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatra Barat

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penatausahaan
pengelolaan keuangan daerah. Dalam penatausahaan membutuhkan pemahaman
menyeluruh dari pelaksanaan Manajemen keuangan daerah, dan adanya
penyempurnaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan
yang baik dapat menjadi kenyataan. Kelancaran administrasi keuangan pada
pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas, dengan tujuan dapat
melaksanakan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Jenis data
yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Metode penganalisaan data
yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data,
disusun, diinterprestasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan
yang lengkap dalam pemecahan yang dihadapi.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam pelaksanaan sistem
dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada dinas pengelola
keuangan daerah DPKD Sudah menerapkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006
dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi
yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah.