Peruntukan Wilayah Kawasan Wisata Pantai Purus Kota Padang( Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai )

Peruntukan kawasan wisata di sepanjang Pantai Padang berdasarkan atas perda No.10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan seperti kurang nya sarana prasarana pariwisata di Pantai Purus serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pantai Purus baik itu partisipasi dalam pengelolaan kebersihan pantai, kemanan pantai dan ketertiban pantai. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara Snowball sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumenter. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan /verifikasi data. Penelitian menunjukan bahwa peruntukan Pantai Purus sebagai suatu kawasan dilihat dari kriteria kelayakan suatu wilayah menjadi kawasan wisata yang mencakup sarana prasarana , ada beberapa kriteria yang tidak di terpenuhi oleh pantai purus seperti, belum adanya petugas pariwisata yang menjaga kawasan wisata, tidak tersedianya fasilitas parkir yang layak, tidak adanya sarana ibadah, serta belum tertatanya pedagang yang berjualan di pantai purus. Dari segi partisipasi masyarakat terhadap lingkungan pantai terlihat masih rendah, hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya sampah yang bertebaran di sekitar pantai. Dari segi ketertiban partisipasi pedagang Pantai Purus yang masih rendah dan bersifat pasif karena masih banyak pedagang yang melanggar ketertiban, seperti berjualan diluar jam yang ditentukan dibudpar, menggunakan payung pengunjung ketika berjualan di malam hari, bahkan ada yang menggunakan payung yang sangat rendah dan menutupi badan pengunjung. Dari segi keamanan, pantai purus belum memiliki petugas keamanan seperti polisi wisata, namun partisipasi aktif pedagang yang membentuk suatu forum komunikasi Pedagang Pantai Purus Baru ( FKPPPB ), membuat keamanan di sekitar objek wisata Pantai Purus dapat terjagaga dengan baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peruntukan kawasan wisata Pantai Purus sebagai suatu kawasan wisata masih terkendala kurangnya sarana prasarana kepariwisataan, serta bentuk partisipasi yang pasif dari masyarakat menyebabkan pengelolaan Pantai Purus sebagai suatu kawasan wisata tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk menjadikan pantai Purus sebagai suatu kawasan wisata yang diminati oleh banyak pengunjung, pemerintah harus lebih meningkatkan kelengkapan sarana prasarana pariwisata serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar atau pedagang untuk menjaga dan mengelola kawasan wisata dengan baik.