Analisis Pelaksanaan Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Sijunjung

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah tentang lingkungan pengendalian di Kabupaten
Sijunjung.
Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kualitatif.
Informan dalam penelitian ini adalah Inspektorat daerah, Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah (DPKD) dan Dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi di Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah model analisis interaktif.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian di
Kabupaten Sijunjung sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya terlaksana masih
ada beberapa penunjang lingkungan pengendalian yang belum diterapkan di instansi
pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Untuk unsur dari lingkungan pengendalian yang
meliputi penegakan integritas dan kode etik didasarkan kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang kode etik pengawasan, komitmen terhadap kompetensi yang didasarkan pada
tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang berpedoman pada Peraturan
Bupati, sudah adanya upaya pelaksanaan kepemimpinan yang kondusif dari pimpinan
instansi secara maksimal, Pembentukan struktur organisasi belum sesuai dengan
kebutuhannya, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sudah sangat tepat
karena didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pada masing-masing instansi,
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia sudah dilakukan dengan adanya pelatihan/diklat, Peran aparat pengawasan
intern pemerintah sudah dirasakan efektif oleh instansi pemerintah dan Sudah adanya
hubungan kerja yang baik antar instansi pemerintah di Kabupaten Sijunjung yang
sudah terkoordinasi dengan baik karena saling membutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan operasional masing-masing instansi.
Saran dalam penelitian ini, agar Pimpinan Daerah Kabupaten Sijunjung untuk
menyusun integritas, agar penegakan terhadap etika lebih kuat, sebaiknya Pemda
Sijunjung untuk segera menangani masalah penjabatan dua tugas yang dilakukan
beberapa pegawai dan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak SKPD
yang digunakan sebagai objek penelitian.