Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah pusat menerapkan sistem
desentralisasi. Dimana setiap pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam
mengatur dan mendistribusikan pendapatan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal
yang diperkenalkan pada tahun 2001 digunakan untuk meningkatkan pendapatan
daerah dan mengembangkan semua potensi ekonomi yang ada untuk meningkatkan
produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Diketahui, selama lima tahun terakhir,
yakni 2016 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi Sumbar terus melambat, mencapai
5,27% pada 2016 dan selanjutnya negatif 1,62% pada 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
tahun 2016-2020 pada era desentralisasi fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data panel (Pooled data) yaitu gabungan dari cross section dan time series.
Yang kemudian dianalisis menggunakan teknik data panel dengan program eviews9.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah OLS (Ordinary Least Square)
dengan pendekatan fixed effect atau LSDV (Least Square Dummy Variabel).
Hasil survei menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, DAU, DAK, dan
DBH secara simultan semuanya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Secara parsial DAU dan DBH memiliki dampak yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk PAD, DAK tidak berdampak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumbar, dan DAK berdampak negatif