Prosedur dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di DPPKA Kabupaten Agam

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui prosedur penghapusan aset daerah apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan bagaimana penerapan akutansinya. Informasi dalam pelaksanaan prosedur penghapusan aset daerah yang baik dan sistematis sangat penting bagi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Agam selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, salah satunya tentang penghapusan aset. Banyak aset yang masih dikuasai oleh pihak lain seperti pejabat yang sudah pensiun, sehingga harus dilakukan penghapusan agar dapat memunculkan nilai aset yang sebenarnya di neraca dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap pegawai yang sedang bekerja, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang menagani penghapusan barang milik daerah, dan analisis dokumen dengan cara menganalisis data yang berhubungan dengan peghapusan barang milik daerah di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penghapusan barang milik daerah Kabupaten Agam telah sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum optimal karena penatausahaan aset daerah yang tidak tertib, sehingga proses penghapusan aset daerah juga tidak berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), tidak berjalannya fungsi kontrol/pengawasan, dan kurangnya koordinasi antara elemenelemen terkait.