Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh akuntabilitas terhadap
kinerja organisasi layanan publik, 2) Pengaruh transparansi terhadap kinerja
organisasi layanan publik, dan 3) Pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja
organisasi layanan publik.
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna layanan di Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian
ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara convinience sampling. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kausatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan
langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data
yang digunakan adalah regresi berganda.
Temuan penelitian menunjukkan: 1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan
positif terhadap kinerja organisasi layanan publik dengan t hitung> t tabel yaitu 6,121
> 1,6608 (sig 0,000 <α 0,05) yang berarti H1 diterima. 2) Transparansi
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik dengan
thitung> ttabel yaitu 2,393 > 1,6608 (sig 0,019 <α 0,05) yang berarti H2 diterima. 3)
Partisipasi publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi
layanan publik dengan t hitung> t tabel yaitu 2,436 > 1,6608 (sig 0,017 <α 0,05)
yang berarti H3 diterima.
Saran dalam penelitian ini untuk pihak yang terkait dalam pemerintahan
antara lain: 1) Pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam
melayani masyarakat. 2) Pemerintah juga dituntut untuk melaksanakan
akuntabilitas dengan baik sehingga kinerja pemerintah juga dinilai baik oleh
masyarakat. 3) Pemerintah sebaiknya lebih transparan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat mengenai kemudahan dalam mengakses informasi
prosedur pelayanan dan standar pelayanan dipublikasikan kepada masyarakat. 4)
Pemerintah sebaiknya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyakat. 5) Pemerintah harus lebih maksimal dalam menerapkan transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik agar dapat menghasilkan kinerja organisasi
layanan publik yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara
kenyataan dan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.