Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (2) Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (3) Pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (4) Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (5) Pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, modal manusia, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu kombinasi 16 dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2009, dengan menggunakan pendekatan Fixed Effects (FEM). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Multikolinearitas. (2) Uji Heterokedastisitas. (3) Uji Autokorelasi. (4) Analisis regresi panel. (5) Uji T. (6) Uji F.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (sig = 0.002 < α = 0,05) dengan besar pengaruhnya -0,004 persen. (2) Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (sig = 0,003 < α = 0,05) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,002 persen. (3) Modal manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (sig = 0,000 < α = 0,05) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,008 persen. (4) Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (sig = 0,004 < α = 0,05) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,152 persen. (5) Desentralisasi fiskal, Investasi, Modal manusia dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (sig = 0,000 < α = 0,05). Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 99,5 persen.
Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk bisa menggali sumber-sumber penerimaan daerah tanpa merusak tataran ekonomi daerah, dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengalokasikan belanja daerah yang pro kepada kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance), dengan cara melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.