Pengaruh Faktor Politik Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Pengeluaran pemerintah daerah berguna untuk meningkatkan kualitas layanan. Mengingat pengeluaran pemerintah kerap dikaji melalui faktor ekonomi dan sosial, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor politik yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh (1) ukuran legislatif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/kota Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (2) struktur pasar politik terhadap pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/kota Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 3) ukuran legislatif dan struktur pasar politik terhadap pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, asosiatif dan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2011. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan induktif. Analisis induktif yang digunakan yaitu: uji asumsi klasik (normalitas sebaran data, autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas), model regresi linear berganda, koefisien determinasi, sedangkan hipotesis pengujian dalah uji t dan uji F.
Hasil penelitian adalah (1) ukuran legislatif berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/kota Sumatera Utara dan Sumatera Barat (prob=0,0000<0,05) dengan besar pengaruh 1,44 persen, (2) struktur pasar politik berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/kota Sumatera Utara dan Sumatera Barat (prob=0,0114> 0,05) dengan besar pengaruhnya 4,07 satuan, (3) secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran legislatif dan struktur pasar politik terhadap pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/kota Sumatera Utara dan Sumatera (prob=0,000) dengan besar sumbangan bersama-sama variabel bebas terhadap pengeluaran pemerintah sebesar 69, 22% dan selebihnya 30, 78% pengeluaran pemerintah ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Dari hasil penelitian ini, disarankan perlunya mengoptimalkan sumber daya maupun kinerja anggota legislatif untuk meningkatkan kinerja pengeluaran pemerintah daerah serta meningkatkan persaingan partai politik di kursi DPRD untuk menghindari kekuatan ekstrem seperti oligarki atau monogarki.