Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat: Studi Empiris pada SKPD Kabupaten/Kota dan Auditor BPKP Propinsi Sumatera Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: perbedaan Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Pemerintah Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat yang mendapatkan laporan keuangan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda dengan bantuan SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP dari sisi kualitas panitia pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa. (2) Tidak terdapat perbedaan Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP dari sisi kualitas penyedia pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa. (3) Terdapat perbedaan Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP dari sisi etika pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa. (4) Tidak terdapat perbedaan Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP dari sisi lingkungan pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa. Saran dalam penelitian ini adalah: (1).Untuk Pihak Internal Instansi Pemerintah agar lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat mendeteksi dan mencegah tindakan fraud sedini mungkin. (2). Untuk auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat agar menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagaimana semestinya. (3). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek penyebab terjadinya fraud pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah secara menyeluruh.