Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat: Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten/Kota Dan Auditor BPKP Propinsi Sumatera Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: perbedaan Persepsi antara
Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP tentang aspek
penyebab fraud pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Pemerintah Sumatera
Barat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab/Kota di Propinsi
Sumatera Barat yang mendapatkan laporan keuangan dengan Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner.
Analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda dengan bantuan SPSS
Versi 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan
Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP dari
sisi kualitas panitia pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab fraud
pengadaan barang/jasa. (2) Tidak terdapat perbedaan Persepsi antara Pihak
Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP dari sisi kualitas penyedia
pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa. (3)
Terdapat perbedaan Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan
Auditor BPKP dari sisi etika pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab
fraud pengadaan barang/jasa. (4) Tidak terdapat perbedaan Persepsi antara Pihak
Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP dari sisi lingkungan
pengadaan barang/jasa tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1).Untuk Pihak Internal Instansi
Pemerintah agar lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat mendeteksi dan
mencegah tindakan fraud sedini mungkin. (2). Untuk auditor BPKP Perwakilan
Propinsi Sumatera Barat agar menjalankan peran dan tanggungjawabnya
sebagaimana semestinya. (3). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
memperluas daerah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan
lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek penyebab
terjadinya fraud pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah
secara menyeluruh.