Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumberdaya Manusia, Kemampuan Keuangan Daerah Antar Wilayah di Kabupaten Solok

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbedaan kemiskinan di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. (2) Perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. (3) Perbedaan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. (4) Perbedaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penulis berusaha menggambarkan dan menerangkan penelitian dengan menggunakan data-data berbentuk angka-angka yang diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung menggunakan rumus yang relevan. Variabel dalam penelitian ini adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumberdaya manusia, kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dari tahun 1994-2012. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode Uji t-Test pada tingkat kepercayaan 95 persen (α = 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana (thitung = 0,638 < dari nilai ttabel = 2,1604) dengan sig 0,534 > α = 0.05. (2) Terdapat perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana (thitung = 6,261 > dari nilai ttabel = 2,1009) dengan sig 0,000 < α = 0.05 (3) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana (thitung = -6,680 > dari ttabel -2,2010) dengan sig 0,000 < α = 0.05 (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Solok sebelum dan setelah pemekaran. Dimana (thitung = 1,387< ttabel = 2,1098) dengan sig 0,183 > 0,05.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah untuk (1) Untuk pemerintah perlu merumuskan kembali kebijakan pemekaran dan proses pemekaran tetapi juga sebuah kebijakan yang bisa memenuhi tuntutan masyarakat (2) memberikan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat untuk menentukan pemekaran atas dasar informasi yang lebih baik