Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) Pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik. (2) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik. (3) Pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern di Kota Bukittinggi Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Pemilihan sampel dengan teknik total sampling. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 for windows Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran Inspektorat daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik dimana nilai thitung > ttabel yaitu 4,983 > 1,6753 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05(H1 diterima). (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,104 > 1,6753 dan nilai signifikansi 0,040 < 0,05(H2 diterima). (3) Peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan positif dengan nilai thitung < ttabel yaitu 1,127 < 1.6753 dan nilai signifikasi 0,265 > 0,05 (H3 ditolak). Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi instansi pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian ulang mengenai peran Inspektorat daerah agar kinerja finansial pemerintah menjadi lebih baik, sehingga pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti epala daerah, BPK, DPRD dan masyarakat dapat diwujudkan. Selain itu juga disarankan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dan faktorfaktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Peneliti berikutnya dapat menambahkan jumlah sampel dan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, seperti: pengendalian eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.