Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019–2020)

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh website resmi pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang berjumlah 11 (sebelas). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada website resmi pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik content analysis atau analisis isi.
Penelitian ini menggunakan 12 indikator yang diminta berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015, berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang dirancang oleh Huwae (2016). Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk melanjutkan penelitian ke ranah yang lebih rinci, seperti melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata indeks keterbukaan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 sebesar 11,80% dan untuk tahun anggaran 2020 sebesar 8,93%. Sementara untuk tingkat dan kategori keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah se-Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran 2020 menunjukkan seluruh pemda termasuk ke dalam tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (Insufficient).