Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Fraud Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Propinsi Sumatera Barat: Studi Empiris pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud pengadaan barang/jasa lingkungan isntansi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Confirmatory Factor Analysis (CFA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terkonfirmasi 7 (tujuh) faktor faktor yang mendorong terjadinya fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat, yaitu Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Landasan Hukum Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa, dan Supervisi/Kontrol dalam Pengadaan Barang/Jasa. Ketujuh faktor tersebut merupakan faktor yang dominan mendorong terjadinya fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat karena memiliki loading factor antara 0,4 – 0,8. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel tambahan yang berkaitan dengan fraud dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya agar lebih dapat menginterpretasikan fraud dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah itu sendiri, dan (2) penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.