Prosedur Penatausahaan Penerimaan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penatausahaan membutuhkan pemahaman menyeluruh dari pelaksanaan Manajemen keuangan daerah, dan adanya penyempurnaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan. Kelancaran administrasi keuangan pada pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas, dengan tujuan dapat melaksanakan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Metode penganalisaan data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterprestasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan yang dihadapi.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah terutama didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Bendahara SKPD, yang terjadi dilapangan Pemerintahan Kota Padang sudah menerapkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.