Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah satuan kerja perangkat daerah Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode total sampling, sebanyak 45 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu kepala dan staf bagian akuntansi SKPD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai variabel independen, kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif antara pelaksanaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai t hitung > t yaitu 2,982 > 2,03011 dengan nilai signifikansi 0,005 < 0,05 (H 1 tabel diterima) (2) Pengaruh signifikan positif antara akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai t yaitu 2,161 > 2,03011 dengan nilai signifikansi 0,038 < 0,05 (H diterima). Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja ii 2 perangkat daerah (SKPD) kota Padang untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran, agar anggaran yang sudah dibentuk dapat terlaksana dengan baik dan akurat sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga disarankan agar meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah agar berjalan dengan baik, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah juga diperhatikan. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.