Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah. (2) Pengaruh pengawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode total sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana, t hitung > t tabel yaitu 3,526 > 2,0017 (sig 0,001 < 0,05) yang berarti H1 diterima. (2) Pengawasan eksternal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana t hitung < t tabel yaitu 1,277 < 2,0017 (sig 0,254 > 0,05) yang berarti H2 ditolak. (3) Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana t hitung > t tabel yaitu 2,080 > 2,0017 (sig 0,042 < 0,05) yang berarti H3 diterima. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya harus lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan transparan terhadap pengawasan dari eksternal, mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai kebijakan anggaran. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap temuan auditor. (2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh pemerintah seperti pemahaman sistem pengendalian internal pemerintah, sistem akuntansi pemerintah menuju accrual basis, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan faktor lainnya