Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan KegiatanPengendalian di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Kehutanan dan Pertambangan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan, Inspektorat daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi terus terang, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya memadai masih ada beberapa penunjang kegiatan pengendalian yang belum diterapkan di instansi pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk unsur dari kegiatan pengendalian yang meliputi Pengendalian Fisik atas Aset belum terlaksana secara baik, masih banyak terdapat kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk pemisahan Fungsi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan secara memadai berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta SOTK yang telah disusun oleh setiap SKPD. Otorisasi yang tepat atas Transaksi dan Kejadian Penting dalam pelaksanaannya belum mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian Penting serta Pendokumentasian yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting dalam pelaksanaan kegiatan pengendaliannya belum memadai secara baik masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran dalam penelitian ini, agar Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengendalian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, karena masih terdapat beberapa unsur dari kegiatan pengendalian yang belum terlaksana secara optimal dan segera mungkin mencari alternatif solusi terbaik dari masalah tersebut.