Pengaruh Desentralisasi, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian ini bertujuan untu menguji (1) pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. (2) pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. (3) pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Jenis penelitian ini di golongkan sebagai penelitian kuasif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh skpd yang ada di kota sawahlunto. Sampel ditentukan berdasarkan metode total sampling, sebanya 22 skpd dan total responden 66 orang. Data dikumpulkan dengan menyebaran langsung kuesioner kepada respondenyang bersangkutan. Teknikanalisis data dengan menggunaan regresi berganda dengan uji t.
Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. (2) transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. (3) akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hasil penelitian diatas, disarankan: (1) Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyempurnaan implementasi desentralisasi di daerah dilakukan secara berkesinambungan (2) Pemerintah kota Sawahlunto harus meningkatkan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. (3) Pemerintah kota Sawahlunto diharapkan meningkatkan Pelaksanaan kebijakan dipertanggung jawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dengan transaparan dan akuntabel. (4) Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik (5) Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa pengguna anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan public dan Audit kepatuhan (compliance audit) dilakukan agar setiap pengguna dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga program-program anggaran tersebut bersifat efektif, efesien dan akuntabel (6) Pendapatan daerah diharapkan disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menghindari tindakan yang akan merugikan pemerintah daerah.