Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan sebagai Variabel Intervening.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, 2) Pengaruh Kapasitas Manajemen Kewirausahaan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, 3) Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kota Padang. Teknik pengambilan sampelnya yaitu total sampling. Analisis data menggunakan path analysis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) Budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 8,087 > 1,7139 atau nilai signifikansi 0,000 < α 0,05, dimana nilai koefisien β positif yaitu 0,232 berarti Ha diterima. (2) Kapasitas manajemen kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, dengan t hitung < t tabel yaitu 0,822 < 1,7139 atau nilai signifikansi 0,413 > α 0,05, dimana nilai koefisien β negatif yaitu -0,022 berarti Ha ditolak. (3) Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah melalui kapasitas manajemen kewirausahaan, dengan t hitung < t tabel yaitu -0,109 < 1,7139 atau nilai signifikansi 0,913 > α 0,05, dimana nilai koefisien β negatif yaitu -0,009 berarti Ha ditolak. Berdasarkan hasil penelitian disarankan: 1) Untuk penelitian selanjutnya, lebih baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian; 2) Untuk peneilitan selanjutnya, hendaknya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, seperti Lingkungan makro dan Endowment Daerah, selain Budaya Organisasi; 3) Untuk pemerintah daerah, hendaknya lebih meningkatkan dan lebih mandiri dalam melaksanakan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan, sehingga dapat memberikan kemandirian pendanaan dalam hubungannya terhadap kinerja instansi pemerintah daerah; 4) Kapasitas dari manajemen dalam menjalankan wirausaha agar lebih mandiri harus lebih ditingkatkan, supaya masing-masing SKPD tersebut tidak terus-menerus menjalankan kegiatan operasional dari APBN; 5) Prosedur atau peraturan yang berlaku di Kota Padang hendaknya lebih bersifat fleksibel, tidak kaku, dan dapat dijalankan dalam berbagai macam kondisi yang terjadi di lapangan; 6) Disarankan kepada Kota Padang agar yang menjabat sebagai kepala dari masing-masing SKPD yang ada di Kota Padang adalah orang yang benar-benar mengerti, mengetahui, dan faham tentang segala hal dari SKPD yang dipimpinnya (the right man on the right place).