Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada Pemerintahan Kota Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. (2) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. (3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi. Sampel ditentukan berdasarkan metode (total sampling), sebanyak 29 satuan kerja perangkat daerah di kota Bukittinggi. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi SKPD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah sebagai variabel endogen, sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel eksogen, dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Berpengaruh signifikan positif sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah dengan nilai thitung > ttabel yaitu 4,530 > 1,668 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (H1 diterima) (2) Berpengaruh signifikan positif pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,867 > 1,668 dengan nilai signifikansi 0,006 < 0,05 (H2 diterima), dan (3) Berpengaruh signifikan positif antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah dengan dengan total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung adalah 45,51%. (H3 diterima). Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Bukittinggi untuk Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah terutama pada aspek pencatatan jurnal penyesuaian, karena untuk indikator, SKPD kota Bukittinggi tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaiannya memperoleh tingkat capaian responden terendah. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah karena pada indikator Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah memperoleh tingkat capaian responden terendah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll. Memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variable lain yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah.