Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh sistem
pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.
(2) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan
pemerintah. (3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi
laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah.
Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah satuan kerja
perangkat daerah Kota Bukittinggi. Sampel ditentukan berdasarkan metode (total
sampling), sebanyak 29 satuan kerja perangkat daerah di kota Bukittinggi. Data
dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu kepala
bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi SKPD. Teknik analisis data dengan
menggunakan analisis jalur dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah sebagai
variabel endogen, sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel eksogen, dan
pengawasan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Pengolahan data dengan
bantuan SPSS versi 16.0 for windows.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Berpengaruh signifikan positif
sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan
pemerintah dengan nilai thitung > ttabel yaitu 4,530 > 1,668 dengan nilai signifikansi 0,000 <
0,05 (H1 diterima) (2) Berpengaruh signifikan positif pengawasan keuangan daerah
terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah dengan nilai thitung > ttabel yaitu
2,867 > 1,668 dengan nilai signifikansi 0,006 < 0,05 (H2 diterima), dan (3) Berpengaruh
signifikan positif antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi
laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah dengan dengan total
nilai pengaruh langsung dan tidak langsung adalah 45,51%. (H3 diterima).
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) kota Bukittinggi untuk Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian
ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah terutama pada aspek pencatatan
jurnal penyesuaian, karena untuk indikator, SKPD kota Bukittinggi tidak mencatat semua
penyesuaian pada jurnal penyesuaiannya memperoleh tingkat capaian responden
terendah. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan
keuangan daerah karena pada indikator Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan
daerah memperoleh tingkat capaian responden terendah. Untuk penelitian selanjutnya
dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode
survei lapangan, dll. Memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variable lain yang
mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah.