Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA dari Kabupaten/ Kota Ke Provinsidi Kabupaten Pasaman

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap anak bangsa. Setiap kebijakan pemerintah yang mempunyai kepentingan dalam upaya memperbaiki dan mendorong kemajuan pendidikan di daerah maka, kebijakan tersebut harus didukung sepenuhnya. Pasca ditetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini maka wewenang pemerintah provinsi adalah mengatur pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) di setiap daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan Di Kabupaten Pasaman. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pengalihan kebijakan melalui model implementasi George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan struktur birokrasi.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman serta beberapa sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pasaman. Analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) komunikasi dalam Pelaksanaan Pengalihan dilakukan dengan menggunakan sistem komunikasi birokrasi seperti koordinasi, sosialisasi serta sinergisitas. 2) Sumber Daya sudah berjalan dengak baik. Hal ini dilihat dari telah disiapkan nya sumber daya manusia yang memadai yang bertugas mealaksanakan kebijkan ini dengan baik. 3) Disposisi (sikap tindak lanjut pelaksana) ditunjukan dengan adanya profesionalisme kerja dan komitmen yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan. 4) struktur birokrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman sudah berjalan dengan baik. Ditunjukan dengan adanya penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya “the right man on the right place”.