Penolakan Pemilik Orgen Tunggal terhadap Peraturan Bupati No13Tahun 2016 di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya larangan mengenai orgen tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman. Di Kecamatan Lubuk Alung orgen tunggal sangat disukai masyarakat dalam memeriahkan suatu acara seperti acara perkawinan. Sebelum keluarnya Perbup No. 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Hiburan Orgen Tunggal, orgen tunggal ini beraksi mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB dengan menampilkan pakaian artis yang cenderung minim mengarah ke pornoaksi. Hal ini memicu lahirnya Perbup No. 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Hiburan Orgen Tunggal, dan sekarang orgen tunggal diakui aktivitasnya mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Namun Perbup ini melahirkan aksi dari pemilik orgen tunggal, dalam penelitian ini terlihat konflik vertikal antara pemerintah dengan pemilik orgen tunggal. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori konflik oleh Ralf Dahrendorf. Dahrendorf adalah tokoh utama teori konflik, “wewenang” dan “posisi” sebagai konsep sentral teorinya. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus instrinsik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipan dan wawancara mendalam untuk memperoleh jawaban yang tersembunyi dari penolakan yang dilakukan oleh pemilik orgen tunggal terhadap Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016. Untuk memperoleh data yang valid dilakukan triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang relatif sama kepada sejumlah informan sehingga diperoleh data yang sama. Peneliti melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman Hasil penelitian ini terlihat bahwa pemilik orgen tunggal di Kecamatan Lubuk Alung melakukan berbagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 yang meliputi: (1)Tetap melakukan aksi orgen tunggal pada malam hari, (2) Membentuk organisasi oleh pemilik orgen tunggal, (3) aksi demonstrasi (unjuk rasa), (4) mengajukan surat permohonan kepada Bupati Padang Pariaman.