M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti Korupsi pada Dekade I Reformasi di Sumatera Barat

Skripsi ini merupakan kajian biografi tematis yang membahas tentang M. Zen Gomo selama bergabung di dunia politik. fokusnya kajian ini ialah memaparkan dan menganalisis tindakan yang ia lakukan dalam gerakan anti-korupsi pada era reformasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah memberikan gambaran tentang aktivitas politik M. Zen Gomo serta tempatnya dalam gerakan anti korupsi di Sumatera Barat.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap. yaitu : tahap pertama heuristik, ialah mengumpulkan data dari sumber lisan dan tulisan. Data ini diperoleh melalui studi arsip yang diperoleh dari lemabaga maupun milik pribadi, studi pustaka dan wawancara bersama orang-orang yang berhubungan dengan tokoh dan gerakan anti korupsi yang ia lakukan. Tahap kedua kritik sumber baik internal dan eksternal. Tahap ketiga ialah analisis dan interpretasi terhadap data. Tahap keempat ialah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yaitu skripsi. Di samping itu, penelitian ini juga memakai metode penelitian biografi. Tahapan dalam metode tersebut ialah (1) mengemukakan pentingnya tokoh untuk diteliti,(2) menggali serangkaian pengalaman objektif dari kehidupan tokoh, (3) mencari data yang relevan dengan tokoh dan zamannya, (4) analisis data, (5) eksplorasi makna, dan (6) melakukan generalisasi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa M. Zen Gomo bergabung dengan dunia politik sejak berakhirnya Orde Baru dan berdirinya Partai Amanat Nasional. Selama di dunia politik dan menjadi anggota DPRD, ia sering dihadapkan dengan berbagai masalah yang bertentangan dengan nuraninya sehingga ia melakukan penolakan. Mulai dari menolak untuk menerima uang “money politik”dalam pemilihan gubernur tahun 2000, menolak menerima uang “tak terduga” dari eksekutif, puncak dari tindakannya ialah menuntut agar APBD sumbar tahun 2002 direvisi oleh rekan-rekannya. Tindakan yang ia lakukan tersebut juga mendapat sokongan dari masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Sumatera Barat, sehingga pada tahun 2004, sebanyak 43 anggota DPRD Sumbar ditetapkan sebagai tersangka.