Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Studi di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat Kenagarian Koto VIII Pelangai untuk mendirikan rumah yang layak huni. Hal ini diakibatkan oleh faktor ekonomi yang lebih mengedepankan kebutuhan pangan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap-tahap dan kendala/ hambatan dari pelaksanaan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Rumah Tidak Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pegumpulan data secara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang didapatkan. Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang masyarakat penerima bantuan program BSPS, 1 orang Wali Nagari Koto VIII Pelangai, Tim Fasilitator Lapangan, 1 Orang Tokoh Masyarakat, 1 Orang Tokoh Adat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan program BSPS secara prosedur sudah berjalan namun secara teknik pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan efektif. Kurang terwujudya kerja sama selama pelaksanaan program BSPS dapat menghambat jalannya program, kerja sama dalam kelompok dapat mempermudah masyarakat dalam meminalisir biaya pembangunan rumah. Namun, nilai sosial tersebut saat ini sudah mulai hilang di Kenagarian Koto VIII Pelangai. Hal ini diakibatkan oleh faktor kearifan lokal masyarakat yang lebih memilih menggaji tukang untuk penyelesaian rumahnya melainkan melakukan pembangunan rumah secara bergotong - royong karena masyarakat tidak memiliki keahlian dalam bertukang, selain itu masyarakat Kenagarian Koto VIII Pelangai adalah mayoritas bekerja sebagai buruh tani yang terikat bekerja dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikan kendala yang dihadapi adalah tidak mampunya masyarakat menyediakan dana pendamping, kurangnya pengarahan dari tim fasilitator dilapangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dana stimulan.