Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Padang Panjang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kota Padang Panjang, serta apa saja kendala dan upaya yang dilakukan agar pelaksanaan wajib belajar tersebut berjalan maksimal. Penelitian ini di latarbelakangi oleh karena Kota Padang Panjang salah satu daerah yang berinisiatif lebih dulu dari pemerintah pusat dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Sehingga di harapkan bida menjadi model bagi pemerintah daerah lain yang belun dan akan melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penetapan informan penelitian yang memfokuskan pada informan terpilih. Data di kumpulakn melalui wawancara dan studi dokumntasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kamera digital, pedoman wawancara. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kota Padang Panjang yang telah terlaksana sejak tahun 2009 dengan legitimasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Padang Panjang, pelaksanaanya di lihat dari standar nasional pendidikan yang tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1, pasal 1, ayat 1. Belum terlaksana secara sempurna, masih terdapat kendala terutama dalam hal pendanaan di mana biaya pendidikan yang di subsidi pemerintah untuk biaya operasional sekolah tidak mencukupi bagi sekolah. Kepala sekolah yang tergabung pada Kumpulan Kepala Sekolah (KKS) tiap-tiap tingkat pendidikan telah berupaya memberikan masukan ke pihak dinas pendidikan dan pemerintah kota Padang Panjang.