Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota, masalah-masalah yang ditemui mengenai pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan meningkatkan ketekunan. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa di Kenagarian Guguak VIII Koto terjadi masalah pewarisan harta pusaka tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan Adat Minangkabau. Dikatakan tidak sesuai karena pertama, dikarenakan nafsu tamak pihak-pihak ahli waris,para pihak ahli waris melakukan jual beli harta pusaka tinggi (tanah ulayat), kedua karena para pihak ahli waris ingin menguasai harta pusaka tinggi secara sepihak, menjadikannya hak milik pribadi dengan cara mensertifikatkan tanah ulayat, dan yang ketiga karena ada pihak-pihak tertentu yang menguasai harta pusaka tinggi (tanah ulayat) tanpa hak, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang malakok. Dalam masalah ini menimbulkan konflik dalam kaum, jual beli yang tidak berdasarkan kesepakatan kaum, pensertfikatan tanah ulayat yang tidak berdasarkan persetujuan mamak, dan orang malakok yang mengaku kemenakan kandung dari kaum yang telah punah dengan tujuan ingin menguasai harta pusaka tinggi (tanah ulayat) pada kaum yang telah punah. Adapun beberapa faktor tersebut menimbulkan masalah dalam kaum, upaya menyelesaikan masalah dilakukan berdasarkan beberapa tingkatan. Pertama, penyelesaian masalah tingkat kaum, kedua penyelesaian masalah tingkat suku, ketiga penyelesaian masalah tingkat nagari dan penyelesaian masalah tingkat pengadilan .