Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya kasus dugaan korupsi penyimpangan kontrak parkir di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh. Salah satu tuntutan pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah bagaimana pemerintah menciptakan suatu pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan fungsi pelayanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik porposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui tekhnik wawancara, dan teknik dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh belum melaksanakan fungsi pelayanan sepenuhnya, karena masih ada permasalahan-permasalahan dalam proses pelayanan, hal ini terjadi karena terbatasnya sarana dan prasana serta kualitas SDM aparatur, dan jumlah personil yang terbatas. Dan tidak transparan memberikan informasi seperti tidak mencantumkan prosedur, serta tarif resmi perizinan pengujian kendaraan bermotor dan tidak disertai perangkat pendukungnya berupa papan pengumuman atau spanduk. Selain itu tidak transparan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, terutama pada tiap-tiap pos TPR tidak memberikan karcis resmi tarif TPR. Akan tetapi Dinas perhubungan telah berusaha untuk menerapkan akuntabilitas, seperti adanya output dan outcome yang terukur dengan melaksanakan Rencana Strategis tahun 2010, dibuktikan dengan Pencapaian Program dan Rencana Strategis tahun 2011. Diharapkan untuk masa yang akan datang Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh melakukan penambahan personil, melaksanakan pembangunan sarana dan prasana, serta semakin banyaknya personil mengikuti diklat teknis di bidang perhubungan. meningkatkan kualitas SDM dengan harapan Kantor Perhubungan memiliki Program yang terencana serta memiliki SDM yang mampu mengaplikasikan perencanaan yang telah ditetapkan di lapangan.