Mekanisme Rekrutmen Politik Caleg Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Sebuah Partai Baru

Rekrutmen politik caleg merupakan suatu proses seleksi yang dilakukan partai politik guna menemukan caleg yang berkualitas yang memiliki potensi untuk memenangkan pemilu. Partai NasDem di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan partai baru dalam pemilu tahun 2014 yang berhasil mendapatkan 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten dan merupakan peringkat ketiga dalam perolehan suara terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan mengalahkan partai-partai besar yang sudah lama berdiri. Adapun penelitian ini untuk mengungkapkan : (1) Bagaimana mekanisme rekrutmen politik partai NasDem dalam penyeleksian balon caleg dan penetapan caleg ? (2) Apasajakah faktor yang dipertimbangkan dalam rekrutmen caleg partai Nasdem ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik purpossive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi dan membercheck. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa mekanisme rekrutmen caleg partai Nasdem terdiri dari 3 (tiga) tahapan diantaranya : tahapan penjaringan balon caleg, tahapan seleksi, dan tahapan penetapan. Sedangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam rekrutmen politik caleg diantaranya yang pertama, dilihat dari dasar hukum yang mengaturnya yaitu dalam UU pemilu No.8 tahun 2012, yang kedua memiliki modal sosial yang diukur dari popularitas, ketiga memiliki kapabilitas, keempat akseptabilitas, kelima tidak cacat moral dan tidak cacat hukum, keenam memiliki elektabilitas/track record yang baik. Didalam mekanisme yang dilakukan partai Nasdem belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, mengingat yang menjadi pertimbangan utama partai Nasdem adalah popularitas bukan kapabilitas atau faktor moral dari seorang caleg untuk dijadikan sebagai pemimpin atau wakil rakyat di DPRD Kabupaten.