Program Rera dan Likuidasi Divisi Banteng :Analisis Terhadap Kegoncangan Militer di Sumatera Barat (1948-1950)

Skripsi ini mengkaji tentang dinamika militer di Sumatera Barat dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Program Rera yang dirancang oleh pemerintah pusat dan dijalankan pada masa kabinet PM Hatta memberikan dampak yang besar bagi militer di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang umum. Pertama, penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh melalui penelusuran terhadap karya-karya tulis berupa memoar, autobiografi dan biografi dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam militer di Sumatera Barat pada periode tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) Kedua, dilakukan kritik
sumber terhadap data yang telah diperoleh. Ketiga,melakukan analisis dan sintesis terhadap data yang ditemukan kemudian melakukan interpretasi terhadap temuan tersebut. Keempat, penulis memaparkan hasil penelitian dalam bentuk sebuah
karya ilmiah berupa skripsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa program Rera yang dijalankan oleh pemerintah pusat sangat mempengaruhi keadaan militer di Sumatera Barat dan memberikan dampak yang
besar. Ketika terjadinya Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948, kekuatan militer di Sumatera Barat tercerai-berai dan tidak mampu memberikan perlawanan berarti terhadap gerakan militer Belanda. Kondisi menjadi semakin parah
menjelang pengakuan kedaulatan dengan diciutkan Divisi Banteng. Penciutan ini menyebabkan demobilisasi besar-besaran dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam di Sumatera Barat. Selain pengunduruan diri sebagian perwira dan
ribuan prajuritnya akibat Rera, Sumatera Barat juga kehilangan Komando Utamanya. Divisi Banteng diciutkan menjadi sebuah Brigade dengan ¼ kekuatan jika dibandingkan dengan masa puncaknya. Setelah itu, penciutan Divisi Banteng
menjadi salah satu alasan yang mendorong dilakukannya reuni Divisi Banteng tahun 1956, awal terjadinya pergolakan daerah.