Peranan Polisi Lalu Lintas Sebagai Aparatur Birokrasi Pemerintah Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pariaman)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena maraknya pelanggaran aturan lalu lintas dan indisipliner para pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan polisi lalu lintas sebagai aparatur birokrasi pemerintah dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Pariaman, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui serta untuk mengetahui upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peranan polisi lalu lintas sebagai aparatur birokrasi pemerintah dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran angket/kuisioner dan studi dokumenter. Uji keabsahan data dilakukan melalui trianggulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, display data dan menarik kesimpulan/verifikasi dari data yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan polisi lalu lintas sebagai aparatur birokrasi pemerintah dalam penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dalam satuan lalu lintas, yaitu: turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli), operasi kepolisian dan penertiban kendaraan dijalan dengan kelengkapan kendaraan dan surat kelengkapan terhadap pengendara kendaraan bermotor dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas. Sementara itu kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peranan polisi lalu lintas sebagai aparatur birokrasi pemerintah dalam penindakan pelanggaran lalu lintas adalah pengguna jalan yang tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku dan penegakkan hukum yang sulit diwujudkan, serta sikap mental dan pemahaman para pengguna jalan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya yang menjadi kendala lainnya adalah polisi lalu lintas yang arogan, tidak sopan dan tidak santun dalam penyampaian informasi kepada pelanggar lalu lintas, birokrasi yang bertele-tele dan Standard Operating Procedures (SOP) penyelesaian penindakan pelanggaran lalu lintas yang tidak jelas.