Studi Proses Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pariaman yang diindikasikan masih ada pajak daerah yang belum memenuhi target di kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pariaman, (b) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang tidak memenuhi target, (c) mengidentifikasi upaya pemerintah agar pemungutan pajak daerah berjalan lancar dan dapat mencapai target. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini diambil dari kesepuluh jenis pajak daerah yang dipungut di kota Pariaman. Lokasi penelitian adalah Kantor Pendapatan Asli Daerah (KPAD) kota Pariaman. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Temuan penelitian merujuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pariaman yang dapat dilihat dari: 1) pendataan; 2) Penetapan; dan 3) Pemungutan; dan 4) penagihan. Adapun dari keempat tahap tersebut yang menjadi kendala dominan adalah pada tahap pendataan. Hal ini terbukti bahwa pada saat pendataan dilakukan, banyak masyarakat yang tidak mau mengisi SPT yang diberikan petugas. Sehingga hal ini juga menandakan bahwa wajib pajak tersebut keberatan untuk membayar pajak. Menindaklanjuti kendala tersebut pemerintah kota Pariaman terkhusus DPPKA kota Pariaman melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang pentingnya membayar pajak bagi setiap warga negara. Kedua, Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang belum memenuhi target adalah: 1) kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 2) kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah; 3) pelaksanaan pemungutan pajak yang belum sesuai dengan Perda yang mengatur, 4) kurangnya petugas pajak yang melaksanakan pemungutan pajak. Ketiga, Upaya pemerintah adalah berusaha dengan sebaik mungkin untuk melakukan pemungutan pajak daerah dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap pajak serta sosialisasi Perda masingmasing jenis pajak daerah.