Prosesi Pengangkatan Penghulu (Studi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)

Prosesi pengangkatan Penghulu tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat penundaan dalam Alek Datuak atau pemberian gelar Datuk. Penundaan pengangkatan tersebut dikarenakan mufakat di dalam kaum belum bulat, masih terdapat kaum yang tidak menyetujui calon Penghulu yang telah bagatok pinang (pengesahkan gelar datuk), dan adanya tindakan menghalangi dari sebagian kaum. Akibatnya masyarakat kaum menjadi resah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosesi, permasalahan, dan upaya KAN menyelesaikan permasalahan dalam prosesi pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan member check, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kemudian teknik analisis data melalu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 tahapan musyawarah dalam prosesi pengangkatan penghulu, diantaranya Musyawarah seanduang (mufakat dalam satu keluarga yang satu nenek), musyawarah kaum, setelah mendapatkan mufakat kaum, hasil musyawarah di bawa ke pada seluruh Penghulu pucuk senagari, terakhir bagatok pinang (pengesahkan gelar datuk) dan selanjutnya ditentukan tanggal alek Datuak (memberitahukan kepada masyarakat tentang pengangkatan Penghulu). Kemudian Permasalahan dalam prosesi pengangkatan penghulu yaitu sulitnya mendapatkan kata mufakat di dalam kaum, adanya tindakan menghalangi serta keinginan untuk memperebutkan gelar penghulu. Upaya penyelesaian dari KAN yaitu mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan kedua belah pihak, serta memberikan waktu 100 hari kepada Penghulu untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan didalam kaum.