Pelaksanaan Fungsi Koordinasi pada Badan Narkotika Kota Padang

Penelitian ini dilatar belakangi kerena masih banyak ditemukan penyalahgunaan NAPZA di Kota Padang, dimana Kota Padang merupakan kota yang menduduki peringkat ke lima di Indonesia dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obat terlarang. Pada kenyataannnya telah banyak dikeluarkan Dasar Hukum terhadap penyalahgunaan NAPZA, dan telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, serta Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menteri dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 04/SKB/M.PAN/2003 Nomor 127/Tahun 2003 Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan fungsi koordinasi BNK Padang, mengidentifikasikan kendalakendala yang dihadapi, dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan BNK Padang dalam meningkatkan fungsi koordinasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena berusaha menggambarkan dan mendiskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis melalui model kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, BNK Kota Padang telah melakukan koordinasi dibidang pencegahan/penyuluhan, bidang penegakan hukum, bidang terapi/rehabilitasi dan peran serta masyarakat. Dalam melakukan koordinasi ditemukan kendala internal dan kendala eksternal, dimana kendala internalnya adalah kendala yang berasal dari BNK itu sendiri yaitu kurangnya biaya dan fasilitas yang dimiliki BNK Padang serta kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terlibat didalamnya. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi BNK Kota Padang adalah kurangnya peran aktif dari masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan NAPZA. Upaya yang dilakukan BNK Kota Padang dalam meningkatkan koordinasi adalah dengan cara memperjuangkan dana tiap tahunnya ke DPRD Kota Padang, memilih orangorang yang benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap BNK dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan NAPZA di Kota Padang serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah membantu BNK dalam pemberantasan penyalahgunaan NAPZA di Kota Padang.