Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Aktivitas Seksual Wisatawan Remaja di Pulau Pasumpahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang

Penelitian ini mengkaji tentang kontrol sosial masyarakat terhdap aktivitas sekssual wisatawan remaja di Pulau Pasumpahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Selain Tempat Objek wisata bagi para pengunjung, obyek wisata ini juga dijadikan tempat untuk melakukan hal yang menyimpang bagi para remaja, maka dari itu pengawasan masyarakat Kelurahan Sungai pisang juga tidak begitu terlihat secara tiap waktu di dalam obyek wisata,
masyarakat yanh ada disana hanya mengawasi apabila ada salahsatu dari pengunjung yang mencurigakan barulah diawasi oleh masyarakat sekitar. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetaui Kontrol sosial
Masyarakat Terhadap aktivitas Seksual Wisatawan remaja Di Pulau Pasumpahan Kelurahan sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kontrol sosial menurut Travis
Hirschi untuk melakukan pengendalian sosial pada wistawan remaja dapat dilakukan dengan cara pengendalian sosial yang disebut pengawasan. Informan diambil secara purposivesampling. Informan dalam penelitian ini : (1) wisatawan remaja di kawasan wisata Pulau Pasumpahan sungai pisang, (2) Perangkat Desa: BAMUS, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Pemuda Sungai Pisang, (3) Masyarakat
wisata Sungai Pisang di Pulau Pasumpahan, (4) Penjaga Pulau atau Pengelola Pulau Pusumpahan, (5) Jasa Penyebrangan Pulau Pasumpahan. Adapun jumlah informan sebanyak 17 orang. yang terdiri dari 9 orang wisatawan remaja, 2 orang jasa penyebrangan, 2 orang perangkat desa (BAMUS, Tokoh Perempuan Sungai Pisang), 1 orang Penjaga Pulau, 1 orang Pengelola Pulau dan 2 orang Pemuda Sungai Pisang. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kontrol Sosial Masyarakat
Terhadap Aktivitas Seksual Wisatawan remaja di Pulau Pasumpahan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, adanya (1) Peraturan tertulis, (2) Peraturan tidak tertulis dan (3) pemberian sanksi.