Kegiatan Lobi Politik Pada Sidang Pembahasan sampai Pengsahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar

Proses pembuatan peraturan daerah, terdapat komunikasi-komunikasi politik antar anggota dewan yang terlibat pada penyusunan perda tersebut. Komunikasi yang akan dibahas disini ialah lobi politik, yang mana lobi politik ini memberikan pengaruh terhadap hasil dari peraturan daerah yang dibuat tersebut. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan lobi politik pada pembahasan sampai pengesahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik Purpose Sampling. Jenis datanya adalah data primernya kegiatan lobi politik pada sidang pengesahan sampai pengesahan perda no 1 tahun 2015 di DPRD Kabupaten Tanah Datar, sedangkan data sekundernya diperoleh dari komposisi fraksi dan risalah sidang. Sementara teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen dan pengamatan (observasi). Alat pengumpulan data adalah peneliti sendiri yang dibantu pedoman wawancara, tape recorder dan catatan lapangan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan kemudian diverifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada setiap langkahlangkah pembahasan sampai pengesahan Peraturan Daerah no 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada proses Pembahasan di DPRD diikuti terjadinya kegiatan lobi politik. Pandangan awal yang dijabarkan oleh setiap Fraksi diawali dengan adanya lobi politik antar Fraksi. Lobi yang terjadi antar fraksi tersebut biasanya dilaksanakn setelah atau jedah dari rapat pembahasan Ranperda tersebut, begitupun pada pembahasan setelah dibentuk Pansus. Lobi politik yang terjadi pada tingkatan Pansus biasanya melanjutkan apa yang telah dihasilkan dari pandangan umum Fraksi sebagai acuannya. Kegiatan lobi politik pada pembahasan ranperda Penyelenggaraan Pendidikan untuk dijadikan rancangan yang akan dijadikan perda. Lobi politik yang dilakukan pada pembahasan sampai pengesahan Perda No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.