Perilaku Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018 di Kecamatan Koto Tangah

Pada Pemilukada kota Padang yang diselenggarakan dua kali putaran pemilihan masih terdapat angka golongan putih yang cukup tinggi. Di antara sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah memiliki tingkat golongan putih yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang lainnya yaitu pada putaran pertama sebanyak 43% dan pada putaran kedua meningkat menjadi 45.7%. Oleh sebab itu penulis ingin melihat faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka golongan putih pada Pemilukada Kota Padang dan ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Padang dalam meminimalisir angka golongan putih untuk pemilu yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling dan snowball sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara reduksi data (data reduction), penyajian data (display data) dan mengambil kesimpulan kemudian diverifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, faktor-faktor penyebab golput masyarakat pada Kecamatan Koto Tangah disebabkan oleh, 1) Faktor Psikologis, datang dari hati nurani yang menganggap semua calon kandidat tidak memiliki kompetensi. 2) Faktor Sistem Politik yaitu disebabkan oleh campur tangan partai politik sebagai kendaraan bagi calon kandidat, serta tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan seperti black campaign, money politik dan lain-lain. 3) Faktor Kepercayaan Politik disebabkan oleh rasa pesimis masyarakat terhadap kualitas calon kandidat, 4) Faktor Sosial-Ekonomi disebabkan oleh kegiatan masyarakat yang lebih mengutamakan untuk mencari nafkah dibandingkan untuk menggunakan hak pilih. Untuk menimalisir hal ini, maka KPUD Kota Padang berupaya 1) Meningkatkan sosialisasi, 2) Inisiatif melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, 3) Kampanye sehat calon kandidat ataupun partai politik. Saran penulis pada penelitian ini kepada lembaga yang mempunyai kewenangan agar lebih memperjelas aturan dan UU yang terkait dengan pelaksanaan pemilu agar masyarakat memiliki kesadaran dalam berpolitik, terutama kepada KPUD Kota Padang agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk menimalisir tingkat golput masyarakat pada pemilu yang akan datang.