Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Aro Ambai, sehingga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih dibawah target yang diharapkan. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 realisasi penerimaan PBB masih jauh dibawah target penerimaan yang harus dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di Desa Kayu Aro Ambai Kecamata Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan Penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaur Pembangunan, Kaur Kemasyarakatan serta Wajib Pajak. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan dengan cara triangulasi, member check. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa upaya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB adalah memberikan sosialisasi tentang PBB, memotivasi bawahan atau jajarannya beserta masyarakat dengan mengikutsertakan berbagai pihak dalam membuat kebijakan mengenai pembayaran PBB khusus di Desa Kayu Aro Ambai, membangun komunikasi dengan wajib pajak dalam memberikan informasi tentang PBB, mengawasi jalannya kegiatan dan memberikan perhatian timbal balik terhadap petugas pemungut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tentang PBB, sikap petugas dalam mensosialisasikan dan memungut PBB, prosedur dalam proses pembayaran PBB, pengetahuan wajib pajak tentang sanksi apabila tidak membayar PBB, dan keakuratan data objek pajak.