Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kasus Restrukturisasi Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah karena belum mengacu secara baik pada faktor-faktor penyusunan organisasi pemerintah daerah serta adanya keinginan pemerintah daerah untuk menambah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru yang akan menyebabkan bertambahnya anggaran untuk belanja pegawai dan berkurangnya anggaran untuk belanja publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengapa dilaksanakan resrtrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah serta bagaimana dampak restrukturisasi birokrasi dari segi efisiensi birokrasi pemerintah daerah dan efisiensi organisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Informan penelitian ditentukan dengan cara Purposif Sampling. Jenis data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi birokrasi dilaksanakan karena beban kerja yang tinggi, luasnya ruang lingkup tugas pokok dan fungsi, kebutuhan daerah yang semakin meningkat serta adanya keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran karena memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan Faktor-faktor yang mendasari dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah yaitu faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah, faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dan faktor kemampuan keuangan daerah serta dampak restrukturisasi birokrasi dari segi efisiensi birokrasi pemerintah daerah tidak bisa diwujudkan karena adanya penambahan struktur organisasi tata kerja yang baru dan adanya penambahan pegawai baru sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran untuk belanja publik.