Upaya Ombdsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat

Putri, Felicya Asewilanda (2019) Upaya Ombdsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat. Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

[thumbnail of final_01_FELICYA_ASEWILANDA_PUTRI_15042056_3634-2019.pdf] Text
final_01_FELICYA_ASEWILANDA_PUTRI_15042056_3634-2019.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Upaya Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan pelayanan publik yang banyak terjadi di Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Menurut data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi kota yang paling banyak dilaporkan mengenai dugaan Maladministrasi yang terjadi di instansi-instansi publik. pada tahun 2017 terdapat 233 laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Sumatera Barat.Sedangkan tahun 2018 terdapat kenaikan yaitu 246 laporan masyarakat. Dari meningkatnya laporan masyarakat di tahun 2018 menggambarkan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat yang berani melaporkan dugaan maladministrasi bahwa pada sektor-sektor pelayanan publik masih banyak yang bermasalah dan upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik belum mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan type deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan triangulasi sumber dan metoda. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Organisasi Richard M Steers yang mengukur efektivitas organisasi dengan menggunakan tiga indikator pengukuran yaitu adaptasi, integrasi dan pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Upaya Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan belum mencapai keefektivitasan. Karena masih banyaknya penerima dan pemberi layanan publik yang belum mengetahui lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Adanya para penyelenggara pelayanan publik yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya sumberdaya manusia yang ada pada Ombudsman Sumbar.Ombudsman RI Sumbar hanya memiliki 8 orang asisten yang menangani penyelesaian laporan dan upaya pencegahan, sedangkan wilayah kerja tanggung jawabnya mencakup 19 Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat.

Item Type: Thesis (Bachelor/Skripsi)
Contributors:
Contribution
Contributors
Email
Thesis advisor
Adnan, M. Fachri
UNSPECIFIED
Corrector
Frinaldi, Aldri
UNSPECIFIED
Corrector
Mubarak, Adil
UNSPECIFIED
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Pendidikan Ekonomi-S1
Depositing User: Sri Yulianti S.IP
Date Deposited: 17 Nov 2026 05:38
Last Modified: 17 Nov 2026 05:38
URI: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/50167

Actions (login required)

View Item
View Item