Evaluasi Kelola Website Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Promosi Wisata Kota Padang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada sektor pariwisata. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata Kota Padang mengembangkan website pariwisata.padang.go.id sebagai sarana promosi wisata digital dan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e government. Namun, keberadaan website ini belum berfungsi optimal dalam mendukung promosi wisata daerah. Informasi yang disajikan masih terbatas, pembaruan konten jarang dilakukan, serta tingkat pemanfaatan oleh masyarakat dan wisatawan masih rendah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tata kelola website tersebut berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap tampilan dan isi website, serta dokumentasi dari Dinas Pariwisata Kota Padang. Informan penelitian terdiri dari unsur internal dinas, seperti Kepala Bidang Program dan Staf Pemasaran, serta pengguna eksternal yakni pengunjung wisata Kota Padang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola website belum berjalan optimal pada hampir seluruh prinsip governansi digital. Transparansi informasi masih terbatas, partisipasi publik belum diakomodasi melalui fitur interaktif, keamanan dan privasi sepenuhnya bergantung pada Diskominfo, serta efisiensi dan efektivitas rendah karena minimnya kompetensi SDM dan tidak adanya perencanaan konten yang terstruktur. Akuntabilitas juga belum terwujud karena belum adanya SOP, pembagian tugas, serta mekanisme evaluasi. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat utama, yaitu keterbatasan SDM, ketiadaan pedoman teknis, lemahnya manajerial pengelolaan, serta tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk pengembangan website.