Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang dengan menganalisa apakah perlakuan aktiva tetap tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini menggunakan pendekatan praktik lapangan, wawancara, serta melakukan observasi. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian langsung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneiti dapat memberikan kesimpulan tentang bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)kota Padang. Berdasarkan pengolahan data dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sudah dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaanya masih ada yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ini ditandai dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan masih ada yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), diantaranya pengukuran dan penilaian aktiva tetap, dimana dalam pengukuran aktiva tetap Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang belum melakukan penyusutan (depresiasi) terhadap aktiva tetapnya, melainkan menggunakan sistim penilaian kembali, padahal dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) penilaian kembali itu tidak diperkenankan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP ) untuk mengetahui nilai wajar suatu aktiva tetap itu adalah biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dan dalam penilai aktiva tetap Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang hanya melakukan penilaian aktiva tetap yang belum mempunyai nilai perolehan sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) penilaian aktiva tetap dilakukan setiap akhir tahun agar aktiva tetap tersebut mencerminkan nilai wajar sekarang.