Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang yang menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009, menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pilot proyek implementasi sistem pengedalian internal pemerintah di Kota Padang. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket kuesioner kepada sejumlah staf Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari hasil wawancara dan kuesioner tersebut, penulis akan menghitung persentase tingkat efektivitas SPIP dengan cara membandingkan skor empiris dengan skor ideal, yang kemudian akan dibandingkan dengan implementasi SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Berdasarkan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa implementasi SPIP di DPKD hingga saat ini masih berada pada tahap pemetaan (diagnostic assessment). Dan berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner diperoleh hasil tingkat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah pada DPKD sebesar 80,83% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Unsur pemantauan memperoleh skor tertinggi yaitu 85,00%, sedangkan unsur kegiatan pengendalian memperoleh skor terendah yaitu 77,42%.