Representasi Fakta-Fakta Sosial-Politik dalam Novel Amba Karya Laksmi Pamuntjak‖

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta sosial-politik yang terdapat dalam novel Amba karya Laksmi Pamuntjak dengan objek realitas.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) membaca dan
memahami novel Amba karya Laksmi Pamuntjak dengan menandai bagian cerita yang menjadi data, dan (2) menginventarisasi data dengan menggunakan format.Penganalisisan data menggunakan teori Sosiologi Sastra dan dilakukan secara
deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan hal-hal berikut. Tokoh yang terdapat dalam novel Amba karya Laksmi Pamuntjak terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Amba dan
Bhisma. Alur/plot yang digunakan adalah alur/plot sorot-balik atau regresif kerena urutan peristiwa yang dikisahkan tidak bersifat kronologis. Latar tempat yang
digambarkan dalam novel ini, yaitu Yogyakarta, Pulau Buru, Kadipura, Kediri, Ambon, dan Jakarta, sedangkan latar waktu terjadinya penceritaan pada tahun 1956 – 2006 dengan latar sosial masyarakat Jawa, dan Pulau Buru serta status
sosial menengah ke bawah. Tema dan amanat dari novel ini adalah tentang kesetian. Representasi fakta-fakta sosial-politik dalam novel Amba karya Laksmi Pamuntjak mencakup: (1) dominasi kekuasaan yang terjadi di masa RMS, dan
peralihan pemerintahan Orde Lama menuju pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Suharto terkait dengan kebijakankebijakan
di masa Revolusi semasa kepemimpinan Soekarno dan pemberantas PKI di Indonesia yang dilakukan pada pemerintahan Orde Baru, (2) konflik antargolongan berhubungan dengan konflik antar massa pendukung partai politik dengan paham atau ideologi yang dibawa oleh partai politik ke dalam masyarakat. Konflik yang didasarkan dengan keberpihakan masing-masing simpatisan dan
kader-kader partai politik, yaitu PNI, PKI, dan Masyumi untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, (3) konflik antarumat beragama atau perang agama yang terjadi di Kepulauan Maluku, Ambon, dan Pulau Buru, dan (4) para tahanan politik serta orang-orang yang terlibat bentrokan dengan golongan lain mengalami kekerasan.