Evaluasi Kebijakan Pemindahan Pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat)

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk melihat, menilai dari kesiapan serta sejauh mana
kebijakan tersebut membuahkan hasil dalam pelaksanaan pemindahan pengelolaan
sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dari kabupaten/kota
keprovinsi. Mengingat dengan terdapatnya kendala dalam pelaksanaan pemindahaan
tersebut, mulai dari personil, sarana prasarana dan pembiayaannya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.
Informan diperoleh dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling,
informan meliputi kepala dinas, kepala bidang pembinaan sekolah menengah atas
(PSMA), kepala bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (PSMK), kepala sub
bagian umum, kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian kepegawaian,
koordinator kurikulum dan kesiswaan SMA dan SMK, koordinator sarana dan
prasarana sma/smk, serta kepala sekolah SMA/SMK. Data diperoleh dengan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk
pemeriksaan keabsahan data.
Temuan penelitian ini mengungkapkan pemindahan pengelolaan sekolah
menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah
kabupaten/kota kepemerintah provinsi di Sumatera Barat. Pemindahan pengelolaan
ini meliputi personil, aset dan pembiayaan. Dengan limpahan personil yang memiliki
jumlah 130553. Untuk itu dinas pendidikan provinsi melakukan penambahan tenaga
pengelolaan, seperti PNS bidang balai pendidikan menengah di dinas pendidikan
kabupaten/kota dipindahkan keprovinsi. Selanjutnya pemindahan dari aset yaitu
mendata semua sarana prasarana yang terdapat di pemerintah kabupaten/kota guna
untuk melihat kondisi terkini dari aset, serta mempersiapkan dokumennya, dengan
total aset tetap berjumlah 2,108,112,336,795 rupiah yang akan menjadi tanggung
jawab pemerintah provinsi. Membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah
tentunya, untuk itu bantuan operasional sekolah (BOS) dimaksudkan untuk menutupi
biaya minimal operasi pembelajaran, pemeliharaan untuk aset dan disamping itu
penambahan dari belanja bagi hasil kabupaten/kota, hibah dan lainnya serta setiap
tahunnya anggaran ini dapat ditingkatkan. Pada tahun 2020 ini sebanyak 2,28 triliun
rupiah anggaran untuk penyelengaraan pendidikan diProvinsi Sumatera Barat, untuk
dana BOS SMA/SMK mendapat anggaran 450,9 miliar rupiah naik dari tahun 2019
yang berjumlah 323,8 miliar dan dana alokasi khusus sebanyak 153,1 miliar rupiah.
Selanjutnya untuk memberikan kualitas pendidikan dari segi layanan
diterbitkan peraturan gubernur no 10 tahun 2020 dengan dibentuk cabang Dinas
Pendidikan menjadi delapan cabang serta menaikan ke Tipe A untuk semua cabang,
tentu ini bertujuan untuk menciptakan perpindahan pengelolaan keprovinsi menjadi
efektif, efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan.